PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH BANK SYARIAH

BAB I
A. PENDAHULUAN
Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu Negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil.Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks tentunya membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan. Kebijakan moneter dan perbankan merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan. Oleh karena itu peranan perbankan dalam suatu negara sangat penting. Tidak ada suatu negarapun yang hidup tampa memamfaatkan lembaga keuangan (Siamat, 1995: 47). Lembaga keuangan menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak defisit dana dalam rangka untuk mengembankan dalam memperluas suatu usaha atau bisnis. Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi berfungsi mengatur mobilisasi dana dari pihak surplus dana ke pihak defisit dana.
Berbicara mengenai kredit dan pembiayaan tidak terlepas dari lembaga keuangan karena lembaga keuangan yang dengan umun sebagai penyedia kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dana.Saat ini ada dua lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat melalui penjualan surat-surat berharga. Bentuk dari lembaga bukan bank ini adalah: Modal Venture, anjak piutang, dana pensiun dan pegadaian.
Lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif.Namun Sepandai apapun analisis pembiayaan dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan tersebut macet pasti ada, hal ini disebabkan oleh unsur-UNSUR sebagai berikut(1) Dari piha perbankandalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis pemiayaan dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.(2)Dari pihak nasabah
Adanya unsur kesengajaan .Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikannya macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar.(3)Adanya unsur tidak sengaja,artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh pembiayaan yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama,kebanjiran dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar pembiayaan tidak ada.

Dalam hal pembiayaan macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi pembiayaan terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap pembiayaan yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian.Namun bila tidak dimungkinkan melakukan penyelamatan maka langkah yang ditempuh selanjutnya adalah proses penyelesaian,dapat melalui Arbitrase,Pengadilan maupun badan hukum terkait dengan penyelesaian pembiayaan


BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian

Menurut UU No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 12 tentang Perbankan menyatakan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 11, menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dalam jumlah bunga

B. Dasar Hukum Pembiayaan
1. Keputusan Presiden No. 61 tahun 1988 Keputusan Presiden No. 61 tahun 1988
2. Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/200684/PMK.012/2006
3. Definisi Lembaga Pembiayaan Berdasarkan Kepres 61/88 Berdasarkan Kepres 61/88
4. Perjanjian pinjam meminjam uang (KUH Perdata Bab. XIII)
5. UU Perbankan (UU No. 7 thn 1992, UU No. 10 thn 1998, UU No. 21 thn 2008)
6. Peraturan BI No. 7/2/PBI/2005
7. Surat edaran BI No. 26/4/BPPP tgl 29 Mei 1993, tentang penyelamatan kredit bermasalah.
8. UU No. 30 thn 1999 tentang arbritase dan alternatif penyelesaian sengketa.

C. Perbedaan signifikan pembiayaan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional

BANK SYARIAH

Melakukan investasi-investasi yang halal saja
Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa Memakai perangkat bunga
Profit dan falah oriented
kemitraan Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah

BANK KONVENSIONAL

Investasi yang halal dan haram
Profit oriented
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur-debitur
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan Tidak terdapat dewan sejenis


D. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

1. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

2. Fungsi pembiayaan

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :
 Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
 Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
 Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan
 Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk pembiayaan pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
 Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar pembiayaan yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.
 Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi didalam negeri dengan fasilitas pembiayaan yang ada jelas akan menghemat devisa negara.
 Menigkatkan devisa negara, apabila produk dari pembiayaan yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

E. Jenis – Jenis Pembiayaan

1. Berdasarkan Tujuan Penggunaannya, dibedakan dalam :
a. Pembiayaan Modal Kerja, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan modal usaha seperti antara lain pembelian bahan baku atau barang yang akan diperdagangkan.
b. Pembiayaan Investasi, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk modal usaha pembelian sarana alat produksi dan atau pembelian barang modal berupa aktiva tetap / investaris.
c. Pembiayaan Konsumtif, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian suatu barang yang digunakan untuk kepentingan perseorangan ( pribadi ).
2. Berdasarkan Cara Pembayaran / Angsuran Bagi Hasil, dibedakan dalam:
a. Pembiayaan Dengan Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Periodik, yakni angsuran untuk jenis pokok dan bagi hasil dibayar / diangsur tiap periodik yang telah ditentukan misalnya bulanan.
b. Pembiayaan Dengan Bagi Hasil Angsuran Pokok Periodik dan Akhir, yakni untuk bagi hasil dibayar / diangsur tiap periodik sedangkan pokok dibayar sepenuhnya pada saat akhir jangka waktu angsuran
c. Pembiayaan Dengan Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Akhir, yakni untuk pokok dan bagi hasil dibayar pada saat akhir jangka waktu pembayaran, dengan catatan jangka waktu maksimal satu bulan.
Berdasarkan Jangka Waktu Pemberiannya, dibedakan dalam
a. Pembiayaan dengan Jangka Waktu Pendek umumnya dibawah 1 tahun
b. Pembiayaan dengan Jangka Waktu Menengah umumnya sama dengan 1 tahun
c. Pembiayaan dengan Jangka Waktu Panjang, umumnya diatas 1 tahun sampai dengan 3 tahun.
d. Pembiayaan dengan jangka waktu diatas tiga tahun dalam kasus yang tertentu seperti untuk pembiayaan investasi perumahan, atau penyelamatan pembiayaan
5. Berdasarkan Sektor Usaha yang dibiayai
a. Pembiayaan Sektor Perdagangan (contoh : pasar, toko kelontong, warung sembako dll.)
b. Pembiayaan Sektor Industri (contoh : home industri; konfeksi, sepatu)

F. Kriteria Pemberian Pembiayaan
Jangan pernah memberikan pembiayaan bila pertimbangan lebih kepada :
 Belas kasihan
 Kenalan (bersaudara atau teman)
 Nasabah orang terhormat (terkenal, disegani, status sosial tinggi dll)
Utamakan berdasarkan unsur-unsur :
 Kelayakan usaha
 Kemampuan membayar


G. Prinsip – Prinsip Pemberian Pembiayaan

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S , yaitu :
a. Character
Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.
b. Capacity
Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.
c. Capital
Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditujukan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.
d. Collateral
Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi , maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.
e. Condition
Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.
f. Syariah
Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayaai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya”

H. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

 Pembiayaan yang tidak lancer
 Pembiayaan dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan.
 Pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran
 Pembiayaan yang memiliki potensi merugikan
 Pembiayaan yang memiliki potensi menunggak dalam satu waktu tertentu

I. Kolektabilitas Pembiayaan
Menurut ketentuan pasal 12 ayat 3 peraturan bank indonesia No 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum, kualitas kredit dibagi menjadi 5 kolektibilitas yaitu : lancar, dalam perhatian khusus kurang lancar, diragukan, dan macet.
Mengenai masing masing kualitas tersebut dapat di uraikan sebagai berikut
1. Kredit lancar kriterianya
 Pembayaran angsuran pokok atau bunga tetap

2. Kredit dalam perhatian khusus dalam kriteria :
 Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang belum melampaui 90 hari

3. Kredit kurang lancar, kriteria :
 Terdapat tunggakan agsuran pokok/bunga yang telah melampaui 90hari

4. Kredit yang dilakukan kriteria :
 Terdapat tungakan angsuran pokok/bunga yang telah melampaui 180hari

5. Kredit macet kriteria :
 Terdapat tunggakan angsuran pokok / bunga yang telah melampaui. 270hari

J. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah
Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah adalah sebagai berikut:
1. Faktor internal
a. Kelemahan Bank dalam analisis pembiayaan
 Analisis pembiayaan tidak berdasarkan data akurat atau kualitas data
 Rendah Informasi, pembiayaan tidak lengkap atau kuantitas data rendah
 Analisis tidak cermat
 Kurangnya akuntabilitas putusan pembiayaan
b. Kelemahan Bank dalam dokumen pembiayaan
 Data mengenai pembiayaan nasabah tidak didokumentasi dengan baik
 Pengawasan atas fisik dokumen tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
c. Kelemahan Bank dalam supervisi Pembiayaan
 Kurang pengawasan dan pemantauan atas performance nasabah secara kontinyu dan teratur
 Terbatasnya data dan informasi yang berkaitan dengan penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan
 Tindakan perbaikan tidak diterapkan secara dini dan tepat waktu
 Jumlah nasabah terlalu banyak
 Nasabah terpencar
 Konsentrasi portofolio pembiayaan yang berlebihan
d. Kecerobohan petugas Bank
 Bank terlalu bernafsu memperoleh laba
 Bank terlalu kompromi
 Bank tidak mempunyai kebijakan pembiayaan yang sehat
 Petugas atau pejabat Bank terlalu menggampangkan masalah
 Bank tidak mampu menyaring risiko bisnis
 Pengambilan keputusan yang tidak tepat waktu
 Bank latah dalam persaingan
 Terus memberikan pembiayaan pada bisnis yang siklusnya menurun
 Menetapkan standar risiko yang terlalu rendah
 Tidak diasuransikan
e. Kelemahan bidang agunan
 Jaminan tidak dipantau dan diawasi secara baik
 Terlalu collateral oriented
 Nilai agunan tidak sesuai
 Pengikatan agunan lemah
f. Kelemahan kebijakan pembiayaan
 Prosedur terlalu berbelit, hingga putusan pembiayaan tidak tepat waktu
 Prosedur terlalu longgar
 Tidak ada prosedur baku/standar
 Tak ada funish dan Reward bagi petugas
 Wewenang memutus pembiayaan sangat terbatas
g. Kelemahan sumber daya manusia
 Terbatasnya tenaga ahli di bidang penyelematan dan penyelesaian pembiayaan
 Pendidikan dan pengalaman pejabat pembiayaan sangat terbatas
 Kurangnya tenaga ahli hukum untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian dan penyelamatan pembiayaan
 Terbatasnya tenaga ahli untuk recovery pembiayaan yang potensiil;
h. Kelemahan teknologi
 Bank tidak mampu secara teknis
 Terbatasnya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pekerjaan teknis;
i. Kecurangan petugas bank
 Petugas bank terlibat kepentingan Pribadi
 Disiplin pejabat pembiayaan dalam menerapkan sistem dan prosedur pembiayaan rendah.
2. Faktor internal nasabah
a. Kelemahan Karakter nasabah
 Nasabah tidak mau atau memang beritikad tidak baik
 Nasabah menghilang
b. Kecerobohan nasabah
 Penyimpangan penggunaan pembiayaan
 Perusahaan dikelola oleh keluarga yang tidak profesional
c. Kelemahan kemampuan nasabah
 Tidak mampu mengembalikan pembiayaan karena terganggunya kelancaran usaha
 Kemampuan manajemen yang kurang
 Teknik produksi yang sudah ketinggalan zaman
 Kemampuan pemasaran yang tidak memadai
 Pengetahuan terbatas atau kurang memadai
 Pengalaman terbatas atau kurang memadai
 Informasi terbatas atau kurang memadai

d. Musibah yang dialami nasabah
 Musibah penipuan
 Musibah kecelakaan
 Musibah tindak pidana
 Musibah rumah tangga
 Musibah penyakit
 Musibah kematian
e. Kelemahan Manajemen Nasabah
 Pemogokan buruh
 Sengketa antarpengurus
 Tingkat efisiensi rendah
 Pelayanan kurang kompetitif
 Terjadi over supply
 Persaingan sangat tajam
 Distribusi kurang efektif
 Produksi kurang promosi
 Keberadaan produk tidak tepat waktu.
3. Faktor eksternal
a. Situasi ekonomi yang negative
 Globalisasi ekonomi yang berakibat negative
 Perubahan kurs mata uang;
b. Situasi politik dalam negeri yang merugikan
 Penggantian pejabat tertentu
 Situasi alam merugikan
 Faktor alam yang berakibat negative
 Habisnya sumber daya alam
4. Faktor Kegagalan Bisnis
a. Aspek hubungan
 Kehilangan relasi
 Hubungan memburuk dengan pelanggan
 Hubungan memburuk dengan buruh
b. Aspek yuridis
 Kerusakan lingkungan
 Penggunaan tenaga asing
c. Aspek Manajemen
 Kesulitan sumber daya manusia
 Perselisihan antar pengurus
 Belum professional
 Cenderung pada investasi murah
 Tidak mampu mengelola usaha
d. Aspek Pemasaran
 Kehilangan fasilitas
 Permintaan lesu
 Pengaruh musim atau mode
 Inflasi dalam negeri
 Hambatan pasar luar negeri
 Perubahan kurs
 Persaingan luar negeri
e. Aspek teknis produksi
 Ketinggalan teknologi
 Lokasi tidak tepat
 Mesin tidak lengkap
 Perubahan mode dan selera masyarakat
 Mutu rendah
 Produksi gagal
f. Aspek Keuangan
 Kenaikan harga bahan baku
 Keterlambatan pembayaran dari pelanggan
 Volume usaha < beban utang)
 Pembukuan tidak teratur;
g. Aspek social ekonomi
 Daya beli masyarakat menurun
 Perubahan trayek jalan membuat lokasi tidak strategis.
5. Faktor ketidakmampuan manajemen
a. Pencatatan tidak memadai (inadequate record)
b. Informasi biaya tidak memadai (inadequate costing information)
c. Gagal mengendalikan biaya (failure to budget expenses)
d. Kurangnya pengawasan (no internal control)
e. Gagal melakukan penjualan (faulty purchasing)
f. Investasi berlebihan (excessive investment)
g. Kurang menguasai teknis (technical incompetence)
h. Perselisihan antarpengurus
K. Dampak Pembiayaan Bermasalah
a. Terhadap Bank
 Likuiditas terancam
 Solvabilitas kurang
 Rentabilitas menurun
 Bonafiditas/citra
 Tingkat Kesehatan
 Modal tidak berkembang
 Munculnya biaya tambahan.
b. Terhadap Karyawan
 Mental (kurang PD, saling menyalahkan)
 Karier
 Moral (rusaknya rasa memiliki, dan tanggung jawab)
 Waktu dan tenaga

c. Terhadap Pemilik Modal
 laba berkurang
 Ketidak percayaan pemilik modal


L. Teknik Penyelesaian Kredit Macet

Sepandai apapun analisis pembiayaan dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan tersebut macet pasti ada, hal ini disebabkan oleh unsur-UNSUR sebagai
berikut:
1. Dari pihak perbankan
Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis pemiayaan dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.
2. Dari pihak nasabah
Adanya unsur kesengajaan .Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikannya macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar.
3. Adanya unsur tidak sengaja
Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh pembiayaan yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama,kebanjiran dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar pembiayaan tidak ada.

Dalam hal pembiayaan macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi pembiayaan terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap pembiayaan yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian.

M. Strategy pada Pembiayaan Bermasalah
Secara umum strategi yang dijalankan sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:
1. Stay Strategy adalah strategi saat Bank masih ingin mempertahankan hubungan bisnis dengan nasabah dalam konteks waktu jangka panjang.
a. Penagihan intensif
b. Rescheduling
 Memperpanjang jangka waktu pembiayaan
Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pemiayaan misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.
 Memperpanjang jangka waktu angsuran
Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaannya diperpanjang pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran
c. Reconditioning

 Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti;
 Penundaan pembayaran marjin sampai waktu tertentu.
Dalam hal penundaan pembayaran marjin sampai waktu tertentu, maksudnya hanya marjin yang dapat ditunda apembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
 Penurunan marjin
Penurunan marjin dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah.
Sebagai contoh jika marjin per tahun sebelumnya dibebankan 20 % diturunkan
menjadi 18 %. Hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan.
 Penurunan marjin akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.
 Pembebasan marjin
Dalam pembebasan marjin diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar pembiayaan tersebut.
Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok
pinjamannya sampai lunas.

d. Restructuring
 Dengan menambah jumlah pembiayaan
 Dengan menambah equity
2. Phase out Strategy adalah strategi saat pada prinsipnya Bank tidak ingin melanjutkan hubungan bisnis lagi dengan nasabah yang bersangkutan dalam konteks waktu yang panjang,kecuali bila ada faktor-faktor lain yang sangat mendukung kemungkinan adanya perbaikan kondisi nasabah.
Strategi yang umumnya dijalankan, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu: (1) Soft Approach; (2) Hard Approach.
Apabila cara Soft Approach tidak dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi, selanjutnya akan ditempuh cara Hard Approach yang melibatkan jalur hukum, yaitu dapat berupa:
a. BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional), penyelesaian tersebut dilakukan melalui keadaan setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
b. Pengadilan, dapat berupa: (i) Eksekusi Hak Tanggungan (HT) atas agunan; (ii) Eksekusi agunan yang diikat secara Fidusia yang didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF); Melakukan gugatan terhadap aset-aset lainnya milik nasabah; baik yang berlokasi di dalam maupun di luar negeri; (iv) Pelaporan pidana terhadap nasabah,dsbg
c. Melibatkan pihak kepolisian
Alternatif terakhir ini (hard approach) dilakukan apabila:
a. Nasabah tidak dapat dihubungi.
b. Nasabah melarikan diri.
c. Nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya sementara sesungguhnya nasabah memiliki kemampuan untuk itu.
d. Nasabah tidak bersedia menyerahkan agunannya



BAB III
A. Kesimpulan
a. Menurut UU No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 12 tentang Perbankan menyatakan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
b. Prinsip – Prinsip Pemberian Pembiayaan.Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S , yaitu :
a. Character
b. Capacity
c. Capital
d. Collateral
e. Condition
f. Syariah
c. Pengertian Pembiayaan Bermasalah yaitu
 Pembiayaan yang tidak lancer
 Pembiayaan dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan.
 Pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran
 Pembiayaan yang memiliki potensi merugikan
 Pembiayaan yang memiliki potensi menunggak dalam satu waktu tertentu
d. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah yaitu : faktor internal,eksternal,kegagalan bisnis dan ketidakmampuan manajemen
e. Strategy pada Pembiayaan Bermasalah yaitu : (1)Stay Strategy berupa Rescheduling, Reconditioning, Restructuring(2)Phase out Strategy berupa Soft Approach,Hard Approach


REFERENSI
1. http://esharianomics.com/esharianomics/pembiayaan-2/pembiayaan-bermasalah/strategy-pada-pembiayaan-bermasalah/
2. http://esharianomics.com/esharianomics/pembiayaan-2/pembiayaan bermasalah/penyelamatanpenerusan-pembiayaan-bermasalah/
3. http://dodogusmao.wordpress.com/2010/05/26/kredit-dan-pembiayaan-pada-suatu-perusahaan/
4. http://pandidikan.blogspot.com/2011/03/pengertian-kredit-dan-pembiayaan.html
5. http://gokmat20.blogspot.com/2010/07/definisi-pembiayaan.html
6. Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Gema Insani Press dan TazakiaCendikia, Jakarta, 2001, hal. 34
7. Drs.Muhamad Djumhara,S.H.,Hukum Perbankan di Indonesia,PT Citra Aditya Bakti, Bandung,2006